Hitz Serpong – Ketua DPD Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Banten, Bustamar Koto, mengungkapkan industri perhotelan di Provinsi Banten sedang menghadapi krisis.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat disebut menjadi penyebab utama penurunan drastis tingkat hunian (occupancy) hotel sejak Januari 2025.
Occupancy Anjlok ke 20 Persen, Lebih Buruk dari Masa Pandemi Covid-19
Bustamar, yang juga General Manager Pranaya Boutique Hotel, menyatakan occupancy hotel di Banten rata-rata hanya 20 Persen pada triwulan pertama 2025.
**Baca juga: Provinsi Banten Catatkan Pembayaran PKB Rp32 Miliar Dalam Dua Hari Program Relaksasi
Menurutnya, angka ini bahkan lebih rendah dibanding masa pandemi COVID-19.
“Saya berkoordinasi dengan rekan-rekan di seluruh Indonesia, kondisinya serupa. Ini tidak normal dan lebih memprihatinkan daripada masa COVID-19,” ujarnya kepada hitzserpong.com, ditulis Sabtu (12/4/2025).
IHGMA Sebut Penyebabnya adalah Efisiensi Anggaran
Menurut Bustamar, 30-50 persen revenue industri perhotelan biasanya bersumber dari sektor pemerintah, termasuk dinas, seminar, dan acara resmi.
Efisiensi anggaran nasional membuat pemesanan kamur hotel untuk kegiatan instansi pemerintah merosot tajam.
“Tanpa kontribusi dari sektor pemerintah, target pendapatan hotel tidak tercapai. Banyak hotel yang kini menjerit,” tambahnya.
30 Persen Karyawan Hotel Terancam Lay Off (PHK)
Dampak krisis ini tidak hanya dirasakan pemilik hotel, tetapi juga pekerja. Bustamar mencatat 30 persen karyawan harian di industri perhotelan Banten sudah di-PHK sejak Januari 2025.
Menurutnya, ada ekitar 1,8 juta pekerja kehilangan mata pencaharian.
“Ini situasi darurat. Jika tidak ada solusi, gelombang PHK akan terus bertambah,” tegasnya.
Mencari Solusi: Diversifikasi Pasar dan Promosi Agresif
Untuk bertahan, IHGMA Banten mendorong hotel-hotel untuk:
1) Meningkatkan target pasar swasta seperti pernikahan, staycation, korporasi non-pemerintah.
2) Memperkuat promosi digital lewat platform travel dan media sosial.
3) Kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk paket wisata berbasis komunitas.
Harapan IHMGA ke Pemerintah
Bustamar berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah:
– Insentif pajak untuk industri perhotelan.
– Program stimulus untuk meeting & event bisnis.
– Koordinasi dengan kementerian terkait untuk pemulihan sektor pariwisata.(eka)
