HitzSerpong– Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan secara langsung meninjau dua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ciater 1 dan 3, Serpong.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan dan keamanan pangan yang didistribusikan kepada penerima manfaat, termasuk ibu hamil dan balita.
Pilar menyatakan bahwa pengecekan ini merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
“Langkah ini sebagai bentuk dukungan Pemkot Tangsel agar program makan bergizi gratis lancar, aman dan layak untuk dibagikan,” ujarnya, ditulis Kamis (9/10/2025).
Dalam kunjungannya, Wakil Wali Kota menemukan bahwa Dapur MBG Ciater 1 dan 3 telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik.
**Baca Lainnya: Laskar Ababil SDN Puspiptek Sabet Dua Penghargaan di Festival Baris-Banten 2025
Ia menilai kedua dapur tersebut memiliki tempat yang layak, luas cukup, serta kondisi yang higienis, bersih, dan steril. “Saya lihat ini bisa jadi percontohan untuk SPPG lainnya,” tambahnya.
Untuk itu, Pilar menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Bangunan untuk melakukan penilaian menyeluruh.
“Jika dinilai baik, kedua dapur ini akan dijadikan model bagi SPPG lainnya di seluruh Kota Tangsel untuk ditingkatkan standarnya,” tegasnya.
Salah satu fokus utama Pemkot Tangsel adalah memastikan seluruh dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat ini menjadi jaminan utama bahwa proses pengolahan makanan telah memenuhi syarat kesehatan.
“Karena ini persyaratan utama, kami insyaallah melakukan pendampingan dan masukan kepada SPPG mana yang masih kurang,” tegas Pilar.
Pendampingan akan mencakup pemenuhan infrastruktur pendukung, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), untuk memastikan sterilitas lingkungan dapur.
“Jadi MBG itu layak dan aman dikonsumsi,” terangnya.
Komitmen ini diutarakan untuk mencegah terjadinya insiden keracunan makanan di kalangan penerima manfaat. Pilar menegaskan, keselamatan penerima adalah tanggung jawab pemerintah daerah, meskipun program MBG merupakan inisiatif pusat.
“Kita harus sama-sama mensukseskan program dan saling membantu,” pungkasnya.(eka)
