Hitzserpong-Transformasi kesehatan menuju Indonesia Emas 2045 menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dengan penekanan pada penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan akses layanan kesehatan dasar. Salah satu kebijakan strategis yang menjadi landasan dalam hal ini adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor kesehatan.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pedoman yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan dasar. SPM bertujuan untuk memastikan setiap warga, terutama di daerah terpencil, mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan berkualitas.
SPM mencakup berbagai layanan, seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, penanganan penyakit menular, dan layanan kesehatan ibu dan anak.
Kementerian Kesehatan telah memperbarui regulasi SPM melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024 yang menegaskan 12 indikator SPM kesehatan. Indikator ini meliputi cakupan imunisasi dasar lengkap, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan bayi, serta penanggulangan gizi buruk. Implementasi SPM membantu daerah mengidentifikasi kebutuhan spesifik, merencanakan anggaran, dan meningkatkan kualitas layanan yang disediakan.
Menurut laporan Kementerian Kesehatan 2023, cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia mencapai 88%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, tantangan masih ada dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) yang tetap tinggi di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Data ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya penguatan dan pengawasan pelaksanaan SPM di seluruh daerah.
Selain itu, angka stunting yang pada 2023 turun menjadi 21,6% dari 24,4% di tahun 2021, menunjukkan bahwa intervensi kebijakan gizi dan layanan kesehatan anak yang sesuai SPM membuahkan hasil.
Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya menekan angka stunting di wilayahnya melalui intervensi spesifik dan sensitif, serta langkahlangkah preventif yang masif, termasuk pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil.
Berkat berbagai inisiatif tersebut, angka stunting di Tangerang Selatan yang sempat mencapai 19,9 persen kini berhasil diturunkan hingga 9,2 persen.
Untuk mencapai wilayah bebas stunting, kolaborasi lintas sektor harus diperkuat, dengan kegiatan seperti kunjungan rumah oleh tim Ngider Sehat, pelaksanaan pos gizi di kelurahan, dan pemberian makanan tambahan lokal bagi balita dan ibu hamil.
Meskipun ada kemajuan, pelaksanaan SPM menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran daerah dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.
Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran kesehatan daerah secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan implementasi SPM berjalan efektif, serta mendorong penggunaan teknologi untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan memastikan pelaporan data yang akurat.
Terdapat banyak peluang untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan di Indonesia, dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, transformasi kesehatan menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.
Dengan kebijakan yang terarah dan pelaksanaan yang optimal, transformasi sistem kesehatan di Indonesia dapat memperkuat fondasi menuju tercapainya Indonesia Emas 2045, di mana semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.
Mengetahui penulis:
Nama: Shofi Sari Azima.
NPM: 2306306423.
Fakultas Kesehatan Masyarakat.
Peminatan Kebijakan dan Hukum Kesehatan.
Universitas Indonesia.
