HitzSerpong—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menyusun sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi koreksi negatif pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026, yang diproyeksikan mencapai Rp554 miliar.
Siaga finansial ini disampaikan usai pertemuan Gubernur Banten Andra Soni beserta jajaran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.
Pertemuan itu membahas skema TKD, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi nasional.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menegaskan, langkah antisipasi diperlukan untuk memastikan belanja wajib dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Langkah strategis perlu disiapkan oleh Pemprov Banten dalam menghadapi TKD tahun 2026 yang mengalami koreksi negatif mencapai Rp554 miliar,” ujar Rina Dewiyanti, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima hitzserpong.com, ditulis Rabu (8/10/2025).
Realokasi Anggaran dan Penguatan Fiskal
Untuk mengamankan mandatory spending, Pemprov Banten akan melakukan perhitungan ulang secara cermat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD setempat.
**Baca Lainnya: Kejati Banten Siap Jadi Penengah Polemik Penutupan Jalan Puspitek
“Kita akan bahas bersama untuk melakukan realokasi belanja, yakni mendorong perkiraan alokasi anggaran dari belanja administrasi ke sektor produktif dan pelayanan dasar untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” jelas Rina.
Tak hanya efisiensi, penguatan kapasitas fiskal juga akan digenjot. Gubernur Banten sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan memberikan insentif berbasis kinerja dan pendampingan regulasi bagi daerah dengan kinerja fiskal rendah.
Langkah ini ditujukan untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita akan mengamankan mandatory spending dan melakukan manajemen kas atau cash flow yang lebih akurat,” imbuhnya.
Genjot PAD dan Tingkatkan Akurasi Perencanaan
Di sisi pendapatan, Rina menyatakan komitmen Pemprov untuk mengoptimalkan potensi PAD.
Strateginya antara lain memaksimalkan pemanfaatan aset daerah dan melakukan intensifikasi pajak serta retribusi.
“Kita akan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi melalui sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memperluas basis pajak dan retribusi, serta menjalin kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga,” tutupnya.
Secara paralel, akurasi perencanaan anggaran akan ditingkatkan agar lebih efektif, fokus pada program prioritas, serta meminimalisasi kegiatan yang bersifat pendukung dan administratif.
Dengan langkah-langkah komprehensif ini, Pemprov Banten berupaya menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tantangan penyesuaian anggaran dari pusat.(eka)
