HitzSerpong – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya negara memberi penghargaan bagi para guru honorer, terutama mereka yang telah lama mengabdi namun masih berada pada tingkat kesejahteraan yang minim.
“Kualitas sebuah negara sering kali terlihat dari bagaimana negara memperlakukan mereka yang bekerja paling lama dalam kesunyian,” kata Puan dikutip dari laman resmi DPR RI, ditulis Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, pendidikan tidak hanya dibangun melalui kebijakan besar, tetapi juga oleh orang-orang yang selama bertahun-tahun menjaga agar sekolah tetap hidup meskipun sistem belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.
“Hari ini, kita masih sering menemukan adanya guru honorer lanjut usia, yang bahkan hingga hampir pensiun masih mendapat upah yang jauh di bawah standar,” tuturnya.
Baca Lainnya:
Presiden Prabowo Bertemu Vladimir Putin di Kremlin, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral
Kisah Guru Cacang: Viral Berujung Pengangkatan PPPK
Puan menyinggung kisah guru honorer yang sempat viral beberapa waktu lalu. Adalah Cacang Hidayat, guru honorer di Kabupaten Lebak yang selama 25 tahun mengabdi di SMPN Cibadak dengan hanya mendapat upah Rp500.000 setiap bulannya.
Usai kisahnya viral dan menjadi perhatian publik, Cacang akhirnya mendapat pengakuan negara. Baru-baru ini, Cacang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Kabupaten Lebak.
Apakah Jika Tidak Viral, Nasibnya Akan Berbeda?
Puan menilai, kisah seperti Cacang menunjukkan perlunya koreksi lebih mendalam pada sistem pendidikan nasional.
“Kisah semacam guru Cacang memperlihatkan bahwa dalam sektor pendidikan nasional masih terdapat jarak yang cukup lebar antara kebutuhan negara terhadap pengabdian dan kecepatan sistem dalam menghadirkan kepastian bagi mereka yang menopang layanan pendidikan sehari-hari,” paparnya.
“Dan perlu menjadi perenungan kita bersama, apakah jika kisahnya tidak viral, guru Cacang bisa diangkat menjadi PPPK? Lalu bagaimana dengan sosok seperti Cacang lainnya yang nasibnya tidak menjadi perhatian publik?” sambungnya.
Ribuan Guru Honorer Lain dengan Nasib Serupa
Dalam banyak kasus, Puan menyebut yang terlihat di permukaan seringnya hanya satu nama. Namun di belakang itu sesungguhnya terdapat ribuan guru honorer lain yang menjalankan fungsi serupa di berbagai daerah dengan situasi yang tidak jauh berbeda.
“Mereka tetap semangat mengajar, menjaga operasional sekolah, dan memastikan pendidikan tetap berjalan meskipun penghargaan yang diberikan kepada mereka sangatlah kecil,” ungkap Puan.
Kebijakan PPPK Masih Bergerak Lambat
Puan memandang persoalan kesejahteraan guru honorer tidak dapat dibaca sebagai pengecualian. Ironi mengenai guru honorer yang telah lama mengabdi tapi tak juga mendapat penghargaan layak menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah.
”Walaupun langkah pemerintah membuka ruang pengangkatan melalui skema PPPK memang menjadi bagian penting dari penyelesaian. Tetapi masyarakat juga membaca bahwa penyelesaian tersebut masih bergerak lebih lambat dibanding panjangnya masa tunggu yang telah dijalani banyak tenaga honorer,” imbuhnya.
Pengabdian Panjang Harus Jadi Prioritas
Dalam konteks itu, Puan menyebut yang dibutuhkan bukan hanya penambahan formasi, melainkan pembacaan yang lebih presisi terhadap masa pengabdian sebagai unsur yang harus memiliki bobot nyata dalam penataan kebijakan.
“Karena pengabdian panjang seharusnya tidak hanya dihargai sebagai loyalitas moral, tetapi juga diterjemahkan dalam prioritas penyelesaian yang jelas,” terangnya.
Kualitas Pendidikan Bertahan karena Pengorbanan
Puan juga memandang kisah seperti guru Cacang memperlihatkan persoalan pendidikan yang lebih luas: bahwa kualitas layanan pendidikan di banyak wilayah sebenarnya tetap bertahan karena ada orang-orang yang bekerja jauh melebihi kapasitas dukungan yang tersedia.
“Artinya, ketika negara berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan, fondasi terbesarnya justru sering berada pada lapisan yang paling sedikit terlihat,” jelasnya.
Baca Lainnya:
DPR RI Soroti Lonjakan Harga Plastik Hingga 100 Persen
Kesejahteraan Guru Honorer Tak Lepas dari Ketimpangan Wilayah
Puan menilai persoalan kesejahteraan guru honorer tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan wilayah.
Ketika seseorang masih harus menempuh perjalanan panjang setiap hari dengan dukungan ekonomi terbatas, maka yang sedang berbicara bukan hanya soal status kerja, tetapi juga tentang bagaimana pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan kondisi yang setara bagi seluruh tenaga pendidikan.
“Peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer, khususnya yang telah lama mengabdi bahkan hingga puluhan tahun, harus dipercepat untuk diselesaikan,” tutupnya.
Dengan pernyataan tegas ini, Puan berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap nasib ratusan ribu guru honorer di seluruh Indonesia yang telah mengabdi puluhan tahun namun masih hidup dalam ketidakpastian kesejahteraan.(eka)
