HITZ SERPONG-Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Mufti, transparansi informasi menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh kepastian atas gangguan pasokan listrik yang belakangan semakin sering terjadi dan berdampak pada berbagai aktivitas.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” ujar Mufti, dikutip dari laman resmi DPR RI, Sabtu (20/6/2026).
Pemadaman listrik bergilir diketahui terjadi di sejumlah wilayah sejak awal Juni 2026. PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa gangguan pembangkit serta pemeliharaan sistem menjadi penyebab berkurangnya kapasitas pasokan listrik, sehingga manajemen beban harus dilakukan di beberapa daerah.
Baca lainnya:
Kiai Cholil Nafis Ajak Masyarakat Lawan Normalisasi LGBT di Ruang Publik
Di sisi lain, Kementerian ESDM juga mengakui sempat terjadi kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan oleh sejumlah pembangkit listrik.
Menanggapi situasi tersebut, Mufti menilai pemerintah dan PLN perlu menyampaikan penjelasan secara komprehensif agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” tegasnya.
Mufti juga menyoroti dampak pemadaman listrik yang dirasakan masyarakat. Menurut dia, gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga mengganggu proses pendidikan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan, pemadaman yang berlangsung dalam durasi panjang dan berulang berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pelaku usaha kecil dan UMKM yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usahanya.
“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” ujarnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, pelayanan kelistrikan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PLN mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat.
Baca lainnya:
Tradisi Petjoen Cina Benteng Kembali Digelar, Ribuan Warga Padati Klenteng Koet Goan Bio
Menurutnya, keberhasilan transformasi BUMN di sektor ketenagalistrikan tidak hanya diukur dari capaian bisnis perusahaan, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Transformasi BUMN harus mampu menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat. Dalam sektor ketenagalistrikan, ukuran yang paling mudah dilihat publik adalah apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan,” katanya.
Karena itu, Mufti meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut serta memastikan gangguan serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” tutupnya. (Eka)
