HITZ SERPONG – Aliansi Masyarakat Sehat Tangerang Selatan mendorong Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat anggaran penanggulangan HIV/AIDS dan tuberkulosis pada 2027.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, terutama di tengah potensi berkurangnya dukungan pendanaan dari donor internasional.
Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion dan konferensi pers bertajuk Mendorong Akses Penganggaran Swakelola Tipe III di Kota Tangerang Selatan, yang digelar di Kopi Tempat Kerja, Bintaro Sektor 9, Jumat 13 November 2026.
Baca lainnya:
Diskusi tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Amil Zakat Nasional.
Pembahasan berfokus pada peningkatan komitmen anggaran, penguatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, serta peluang dukungan melalui skema Swakelola Tipe III, hibah, maupun bentuk bantuan lainnya.
Ketua AMSATS, Dadang, mengatakan pemerintah daerah perlu mulai mempersiapkan kemandirian pembiayaan program HIV dan TBC.
Terlebih, dukungan pendanaan internasional seperti Global Fund dan EpiC berpotensi berkurang secara bertahap dalam periode menuju 2030.
Menurutnya, organisasi masyarakat sipil memiliki pengalaman dan peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kelompok rentan yang membutuhkan edukasi, penjangkauan, serta pendampingan untuk mengakses layanan kesehatan.
“Penanganan HIV tidak bisa hanya bergantung pada bantuan donor. Pemerintah daerah harus mulai membangun sistem pembiayaan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas. Mereka memiliki pengalaman dan bersentuhan langsung dengan kelompok rentan sehingga perannya sangat penting dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan,” ujar Dadang.
Technical Officer Yayasan Bina Muda Gemilang, Iman Permana dalam pemaparannya menekankan keberlanjutan layanan HIV dan TBC tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan.
Keterlibatan organisasi masyarakat sipil juga perlu diperkuat melalui dukungan kebijakan dan anggaran daerah.
Baca lainnya:
“Keberlanjutan layanan HIV dan TBC tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Peran organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan, edukasi, penjangkauan, hingga memastikan pasien tetap menjalani pengobatan juga harus diperkuat melalui dukungan anggaran daerah,” kata Iman.
Dalam evaluasi program HIV di Tangsel per 3 November 2026, AMSATS mencatat capaian skrining Standar Pelayanan Minimal kesehatan telah mencapai 99 persen.
Namun, capaian inisiasi dan retensi terapi antiretroviral masih berada di angka 81 persen, sedangkan supresi viral load mencapai 69 persen. Kedua indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendekati target 95 persen. (Eka)
