HITZ SERPONG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas di bidang kesehatan dengan memperluas layanan Cek Kesehatan Gratis serta menggelar skrining kesehatan secara serentak di seluruh jenjang pendidikan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat pencegahan penyakit sejak dini.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid saat memimpin Rapat Koordinasi Program Prioritas Kesehatan Gratis Kabupaten Tangerang di Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (14/7/2026). Rapat dihadiri Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah dan Sekretaris Daerah Soma Atmaja.
Baca lainnya:
“Saya minta kepada Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, camat, dan seluruh pihak terkait terus menguatkan komitmen serta kolaborasi bersama dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Maesyal.
Dalam arahannya, Bupati mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, serta para camat yang telah merealisasikan berbagai program pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Hingga Juli 2026, cakupan Program Cek Kesehatan Gratis di Kabupaten Tangerang telah mencapai sekitar 71 persen.
“Kita harus terus meningkatkan semangat dan sinergi agar cakupan ini semakin optimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Layanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang pemenuhannya wajib kita maksimalkan,” tegasnya.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Pemkab Tangerang menginstruksikan Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan menyusun agenda pemeriksaan kesehatan gratis secara serentak di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga pondok pesantren.
Menurutnya, pelaksanaan skrining dapat memanfaatkan masa orientasi siswa baru sehingga lebih efektif tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, puskesmas diminta memperkuat kolaborasi dengan kader Posyandu serta memastikan seluruh hasil skrining diinput secara digital melalui aplikasi SatuSehat.
“Pemeriksaan ini bisa memanfaatkan momen orientasi siswa baru agar berjalan efektif tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Puskesmas juga diminta berkolaborasi aktif dengan kader Posyandu serta melakukan penginputan data skrining secara digital ke aplikasi SatuSehat,” katanya.
Selain program cek kesehatan gratis, rapat koordinasi juga membahas percepatan eliminasi penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TBC).
Bupati meminta penyajian data kasus TBC ke depan menggunakan angka prevalensi riil per 100 ribu penduduk agar lebih memudahkan pemetaan serta penanganan di setiap wilayah.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kecamatan Jambe, khususnya Desa Taban, yang dinilai berhasil menjadi contoh pelaksanaan skrining TBC terpadu.
Melalui kolaborasi lintas sektor hingga tingkat RT, jumlah kasus TBC di desa tersebut berhasil ditekan dari delapan kasus pada 2025 menjadi tiga kasus pada tahun ini dan kini bersiap menuju status eliminasi.
“Melalui pengerahan lintas sektor hingga tingkat RT, angka kasus TBC di desa tersebut berhasil ditekan dari yang semula delapan kasus pada tahun 2025, kini tersisa tiga kasus saja dan bersiap menuju status eliminasi total,” ungkapnya.
Bupati juga menekankan pentingnya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) kegawatdaruratan di seluruh fasilitas kesehatan.
Menurutnya, RSUD Kabupaten Tangerang kini telah diperkuat dokter spesialis feto-maternal yang mampu mendeteksi kelainan janin sejak usia kehamilan delapan minggu, bahkan melakukan tindakan medis di dalam kandungan apabila diperlukan.
Selain itu, RSUD Kabupaten Tangerang telah memiliki ruang perawatan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) level 3 yang mampu melayani hingga ratusan pasien setiap bulan.
“RSUD juga telah dilengkapi fasilitas ruang perawatan bayi berat lahir rendah (BBLR) level 3 yang mampu melayani hingga ratusan pasien setiap bulannya,” ujarnya.
Maesyal meminta seluruh puskesmas, camat, kader kesehatan, dan bidan terus mengedukasi masyarakat agar ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan serta memanfaatkan fasilitas rujukan apabila ditemukan kondisi berisiko.
Baca lainnya:
Sebagai langkah preventif jangka panjang untuk memutus mata rantai stunting dan menekan angka kematian bayi, Pemkab Tangerang juga terus mengoptimalkan penerapan Peraturan Bupati tentang pemeriksaan kesehatan pranikah.
“Setiap yang mau menikah wajib memeriksakan kesehatan tiga bulan sebelum akad nikah. Surat keterangan sehat ini harus dilampirkan ke KUA. Ini bagian dari mitigasi kita menghindari stunting, menghindari bayi lahir cacat, dan menghindari kematian,” kata Maesyal.
Ia menambahkan, alokasi anggaran sektor kesehatan Kabupaten Tangerang saat ini mencapai sekitar 24–25 persen, jauh melampaui ketentuan mandatory spending nasional sebesar 10 persen.
“Alokasi anggaran bidang kesehatan ini juga harus dibarengi dengan hasil capaian atau outcome yang nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang,” pungkasnya. (Fit)
Informasi dalam berita ini disusun berdasarkan siaran pers yang dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
