HITZ SERPONG-Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah sebagai upaya memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Fatoni dalam Rapat Koordinasi BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah di Gammara Hotel Makassar.
Fatoni mengatakan kondisi fiskal daerah dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi global, PAD, dan dana transfer yang mengharuskan daerah lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif.
Baca lainnya:
“Kondisi fiskal daerah saat ini, dipengaruhi oleh kondisi global, dipengaruhi oleh PAD, dipengaruhi oleh dana transfer, mengharuskan daerah untuk kreatif, untuk bisa mencari sumber pembiayaan alternatif dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan yang ada di daerah,” ujarnya.
Fatoni mendorong optimalisasi PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan SDM, digitalisasi, dan inovasi.
“Digitalisasi sangat diperlukan untuk bisa memastikan bahwa proses yang dilaksakan lebih efektif, efisien, akuntabel. Lebih murah, lebih cepat, dan memakan waktu yang singkat,” jelasnya.
Ia juga mendorong daerah mengadopsi praktik baik dari daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing.
“Amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Yang lebih hebat lagi apabila kita mampu membuat inovasi baru yang belum pernah dibuat oleh daerah lain,” katanya.
Baca lainnya:
Fatoni menyoroti jumlah BUMD yang mencapai 1.092 unit namun kinerjanya masih bisa dioptimalkan untuk memberikan dividen bagi pembangunan daerah.
“BUMD saat ini ada 1.092, cukup banyak namun kinerjanya masih bisa dioptimalkan lagi. Sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang besar, laba yang besar, dividen yang besar yang digunakan untuk pembangunan,” tutupnya.
Ia juga menilai BLUD memiliki potensi memperkuat kemandirian layanan, sementara optimalisasi BMD diperlukan agar aset daerah tidak menganggur dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. (Eka)
