HitzSerpong – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri rapat tingkat menteri yang membahas pemenuhan dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) untuk percepatan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta.
Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan agenda prioritas Presiden dapat dikawal dan dilaksanakan dengan baik.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Baca Lainnya:
DPR Tegaskan Bank Daerah Harus Jadi Motor Penggerak BUMD
Fokus Optimalisasi SDM dalam Empat Klaster Utama
Fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama, yaitu:
1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Kampung nelayan
3. Pendidikan
4. Kesehatan
Menteri PANRB menekankan, kementerian/lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster tersebut perlu melakukan tindak lanjut atas proyeksi SDM.
“Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja kolaboratif antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional,” ujarnya.
Pendekatan Collaborative dan Network Governance
Rini menambahkan, kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menteri PANRB juga menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama.
Pendekatan collaborative dan network governance menjadi strategi yang dapat dijalankan untuk mempercepat pengambilan keputusan.
Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.
Kebijakan SDM Fleksibel dan Pengawasan Kuat
“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga,” tegas Rini.
Baca Lainnya:
Kemkomdigi Panggil Kembali Google dan Meta, Langkah Lanjutan Penegakan PP Tunas
Dengan optimalisasi SDM yang terencana dan terukur, diharapkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam percepatan pencapaian target-target PHTC.(eka)
